Senin, 28 November 2016

Penulisan 3 - Pendapat Mengenai Bebasnya Mantan Ketua KPK Antasari Azhar

Bebasnya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, setelah 7 tahun mendekam di penjara disambut hangat oleh banyak pihak. Sambutan itu di antaranya muncul dari penyidik KPK yang juga sempat terkena kriminalisasi, Novel Baswedan. Sekedar mengingatkan Pada tahun 2010, Antasari divonis penjara selama 18 tahun dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang terjadi pada Maret 2009. Meski Antasari mati-matian membantahnya, ia tetap dibui. Seiring waktu berjalan, banyak keganjilan terungkap ke publik yang menimbulkan dugaan kuat bahwa Antasari bukanlah aktor intelektual sebenarnya di balik pembunuhan Nasrudin. Setelah menjalani 2/3 masa hukuman termasuk menerima remisi, Antasari pun mendapat Pembebasan Bersyarat tepat di peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2016. Antasari resmi merasakan udara bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan. Kepada awak media yang menunggunya di luar Lapas Kelas 1 Tangerang kemarin, Antasari menyatakan alasannya mengapa ia mau dipenjara selama tujuh tahun lebih. Padahal ia keukeuh menyatakan tidak melakukan pembunuhan seperti yang didakwa jaksa.


            “Saya mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan. Sehingga saya menjalankannya, “ ujar Antasari di Lapas Kelas 1 Tangerang. Antasari menjelaskan, dirinya menjalani hukuman itu bukan karena perbuatan yang didakwakan dan tuduhan melakukan pembunuhan itu. Namun sebagai aparat penegak hukum, ia harus menjalankan putusan putusan pengadilan. Sebelum bebas bersyarat, Antasari menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selam setahun sejak 13 Agustus 2015, Meski bebas bersyarat dia masih diwajibkan melapor sebulan sekali ke Lapas Tangerang. Seharusnya sebelum diputuskan suatu perkara pindana yang dituduhkan sebaiknya para penegak hukum harus menelaah pertimbangan untuk kasus hukum yang dilakukan mantan ketua KPK yakni Antasari Azhar. Karena menurut faktanya banyak terjadi kejanggalan terhadap kasus ini. Berbagai pihak pun meragukan apakah benar mantan ketua KPK Antasari Azhar melakukan pembunuhan terhadap rekan sekaligus sahabatnya yakni Nasrudin. Apalagi barang bukti yang masih diragukan kebenarannya.
            Untuk itu, perlu adanya lembaga hukum yang mendampingi kasus Antasari Azhar supaya kasus tersebut bisa terbuka secara jelas ke depan publik. Masyarakat pun juga bisa menilai mana yang benar apakah kasus tersebut hanyalah direkayasa oleh sebagian kepentingan pihak yang tidak suka terhadap mantan ketua KPK Antasari Azhar. Ataukah benar-benar kasus tersebut memang nyata bahwa mantan ketua KPK Antasari Azharlah yang membunuh Nasrudin, bos PT Putra Rajawali Banjaran karena masalah hal wanita. Disini peran pemerintah juga sangatlah penting untuk menjunjung tinggi persatuan serta rasa keadilan sosial, hukum maupun HAM. Pemerintah disini dituntut adil dalam melihat perspektif. Jadi, tidak memihak satu sama lain karena mengikuti ego kepentingan pihak-pihak tertentu. Seandainya pemerintah dapat melihatnya serta adanya tindakan adil maka peran masyarakat umum menjadi respect terhadap pemerintah yang dapat menimbulkan dampak apresiasi penilaian akan citra perlindungan terhadap HAM, Hukum serta keadilan yang sama di muka umum dan  tentunya citra yang baik di Pemerintahan.

Pendapat pribadi saya : Saya sangat senang dengan kebebasan Bapak Antasari Azhar, sehingga kasus kasus korupsi yang belum terbongkar bisa segera di selesaikan dan PARA KORUPTOR di Indonesia bisa di lenyapkan sesegera mungkin demi Indoinesia Bersih Tanpa Koruptor.

Sumber :


Koran Warta Kota/2016/11/11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar