HAM DAN BELA NEGARA

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Maksud penyusunan makalah ini adalah sebagai syarat memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Makalah ini juga menguraikan beberapa materi mengenai masalah kewarganegaraan yang ada di Indonesia dan juga untuk mempermudah pemahaman kepada kita semua, khususnya mahasiswa Universitas Gunadarma. Dalam penyusunan laporan ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada yang turut serta membantu dalam penyelasaian makalah ini baik moril maupun materil. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan.


Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Depok, 24 Oktober 2014

Arujin , Djodi Hermawan , Ivan Ray Sinaga , Rizky Zulhij Aidil

Daftar Isi


Judul 1

Kata pengantar 2

Daftar Isi 3

Bab I Pendahuluan 4
a. Latar Belakang 5
b. Perumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian 7
d. Manfaat Penelitian 7

Bab II Pokok Pembahasan 8

Bab III Kesimpulan dan Saran 17
a. Kesimpulan 17
b. Saran 17

Daftar Pustaka 18

Pendahuluan

A. Latar Belakang
Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
Dalam teori perjanjian bernegara, adanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Pactum Unionis adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuik suatu negara, sedangkan Pactum Unionis adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipiliah di antara warga negara tersebut (Pactum Unionis). Thomas Hobbes mengakui adanya Pactum Subjectionis saja. John Lock mengakui adanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis dan JJ Roessaeu mengakui adanya Pactum Unionis. Ke-tiga paham ini berpenbdapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini meng-amanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam konstitusi (Perjanjian Bernegara).
Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.
Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh pelanggaran HAM:
1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikut/dihadir rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.


• Pengertian Bela Negara Secara Umum
Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. 
Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.
Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat (kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.
Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard.
Di negara lain, seperti Republik China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional.
Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personel militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara.

• Pengertian Bela Negara di Indonesia
Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang[1].
Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.[2] Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Unsur Dasar Bela Negara
1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara
Contoh-Contoh Bela Negara :
1. Melestarikan budaya
2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar
3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara
4. Dll.
Dasar hukum
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
8. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih



B. Perumusan Masalah
Dari pembuatan makalah ini, terdapat beberapa topik permasalahan yang akan kami bahas di dalam makalah kami ini. Poin – poin tersebut di antaranya :
a. Mengapa Pelanggaran HAM bisa terjadi di Indonesia?
b. Apakah terpidana mati mendapat juga perlu pembinaan?
c. Bagaimana pemberian sangsi bagi mereka yang menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah?
d. Apakah unsur – unsur yang terdapat di dalam bela negara?
e. Mengapa usaha pembelaan negara penting di lakukan?
f. Bagaimana cara turut serta dalam usaha bela negara tanpa ada kontak fisik?


C. Tujuan Pembuatan Makalah
Tujuan kami pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kamu yaitu kewarganegaraan dan untuk menambah wawasan kami tentang ham dan bela negara.

D. Manfaat Pembuatan Makalah
Kami mengharapkan kepada pembca agar dapat menambah pengetahuan pembaca tentang HAM dan Bela Negara dan segala yang kami paparkan di dalam makalah ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Pokok Pembahasan

• HAM
i. Faktor Penyebab terjadinya pelanggaran HAM
• masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);
• adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);
• kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan
• pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.
Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”.
Kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab ini melanda dalam berbagai lapisan masyarakat, nasional maupun internasional untuk mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain – lain.
Akibatnya orang dengan begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain.
ii. Penjelasan hukum terhadap terpina mati dan pemberian hak untuk hidup bagi semua orang.
Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan setelah diputuskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo. angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”). 
 
Pada sisi lain, kami tidak menemukan ketentuan yang secara tegas mengatur soal penempatan terpidana mati. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa terpidana mati juga ditempatkan di Lapas hingga menunggu eksekusi. Hal ini karena terpidana mati juga termasuk menjalani pidana hilang kemerdekaan.
 
Kesimpulan tersebut juga diperkuat dengan beberapa ketentuan yang ada di dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (“Perkapolri 12/2010”). Di dalam Perkapolri 12/2010 antara lain dijelaskan bahwa pengorganisasian pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh regu penembak dan regu pendukung, regu pendukung ini terbagi menjadi 5 regu. Salah satu regu pendukung, yaitu Regu 2 yang berjumlah 10 orang, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan/LP, serta melakukan pengawalan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit (lihat Pasal 7 ayat [1] jo. Pasal 9 jo. Pasal 11 Perkapolri 12/2010).
 
Jadi, terpidana mati ditempatkan di Lapas sebagai tempat isolasi terpidana mati yang menunggu eksekusi. 
 
Memang benar bahwa fungsi sistem pemsyarakatan di Lapas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 12/1995 adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan ini juga diberikan kepada terpidana mati, karena terpidana masih memiliki upaya hukum lain sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati. Upaya-upaya hukum tersebut di antaranya
 
1)   Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar antara lain (Pasal 263 ayat [2] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - “KUHAP”):
 
a.      Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b.    Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c.    Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
 
Di dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP memang dinyatakan, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan (dalam hal ini putusan hukuman mati). Namun, Wakil Jaksa Agung, Darmono, di dalam artikel Puluhan Terpidana Mati Tak Mengajukan Upaya Hukum, mengatakan bahwa selama terpidana mati masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, Kejaksaan belum akan mengeksekusi.
 
2)    Grasi
Pengaturan grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU Grasi”).
 
Putusan pidana termasuk putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan grasi satu kali kepada Presiden (Pasal 2 UU Grasi). Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati (Pasal 3 UU Grasi). Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7 UU Grasi). Jadi, jika putusan pidana mati diajukan grasi, maka eksekusinya ditangguhkan, karena pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana (lihat Pasal 13 UU Grasi)
 
Jadi, menjawab pertanyaan Saudara, terpidana mati ditempatkan di Lapas untuk menunggu eksekusi. Selama di Lapas, terpidana mati juga mendapatkan pembinaan karena masih memiliki upaya hukum sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati .
iii. Penjelasan hukum bagi mereka yang menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah
Pada dasarnya, Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini tercermin dari beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:
 
1.    Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD        1945”)
 
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
 
2.    Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
 
3.     Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak       Asasi Manusia (“UU HAM”)
 
“Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
 
4.    Pasal 22 UU HAM
 
“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
 
5.    Pasal 80 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang         Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
 
“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.”
 
Sayangnya, UU HAM tidak ada memberikan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU HAM. 
 
Akan tetapi, bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ibadah, dapat dijerat dengan Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):
 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”
 
Mengenai Pasal 175 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
1.    “pertemuan umum agama” adalah semua pertemuan yang bermaksud untuk melakukan kebaktian agama; 
2.    “upacara agama” adalah kebaktian agama yang diadakan baik di gereja, mesjid, atau di tempat-tempat lain yang lazim dipergunakan untuk itu; 
3.    “upacara penguburan mayat” adalah baik yang dilakukan waktu masih ada di rumah, baik waktu sedang berada di perjalanan ke kubur, maupun di makam tempat mengubur.
 
Lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa syarat yang penting adalah bahwa “pertemuan umum agama” tersebut tidak dilarang oleh negara.
 
Sedangkan, pelanggaran atas Pasal 80 UU Ketenagakerjaan, mengenai hak pekerja melakukan ibadah agamanya, juga dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan:
 
Pasal 185 UU Ketenagakerjaan
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
 
Jadi pada dasarnya negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas Pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Ketentuan dalam KUHP pun terlihat kurang mengakomodasi perbuatan seseorang yang melarang orang lain melaksanakan ibadah agamanya dalam hal pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan secara individu (bukan dalam bentuk kebaktian atau ibadah yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tempat ibadah).

• Bela Negara

i. Unsur dasar yang terdapat di dalam bela negara :

1. Cinta tanah air ;  pelaksanaan:
• Mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional 
• Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia 
• Melestarikan dan mencintai lingkungan hidup 
• Memberi kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara 
• Menjaga nama baik bangsa dan negara 
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara ; pelaksanaan:
• Membina kerukunan serta persatuan dan kesatuan mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga 
• Mencintai budaya bangsa dan produk dalam negeri 
• Mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, lambang negara, dan lagu indonesia raya 
• Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan 
• Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan 
3. Meyakini pancasila sebagai ideologi negara ; pelaksanaan:
• Memahami hakikat atau nilai dalam pancasila 
• Melaksanakan pancasila dalam kehidupan sehari-hari 
• Menjadikan pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran pancasila sebagai ideologi negara 
4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara ; pelaksanaan:
• Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara 
• Siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman serta aktif dalam pembanunan 
• Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan 
5. Memiliki kemampuan awal bela negara ; pelaksanaan:
• Secara psikis memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, serta memiliki sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji 
• Secara fisik memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan 
ii. Alasan mengapa pentingnya bela negara

Pernahkah kalian memiliki barang yang diganggu atau akan diambil alih orang lain yang tidak berhak? Apakah kalian berusaha membela atau mempertahankannya? Pasti kalianmempertahankannya bukan? Setiap manusia normal secara naluriah pasti akan selalumelindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari ganguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi kalian.Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah negara. Pada dasarnya setiap orangmembutuhkan suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang akan terjadi jika tidak ada negara?Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan manusia sebelum adanya negara yaitu ´manusiamerupakan serigala bagi manusia lainnya´(Homo Homini Lupus) dan ´perang manusia lawanmanusia´ (Bellum Omnium Contra Omnes).
Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan. Supaya hidup tertib, aman, dan damai makadiperlukan negara. Negara akan tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya.Oleh karena itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warganegaraIndonesia, diantaranya yaitu:
untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman;untuk menjaga keutuhan wilayah negaramerupakan panggilan sejarah; merupakan kewajiban setiap warga negara.
Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara tersebut dapat dihubungkan dengan pertama,teori fungsi negara, kedua, unsur-unsur negara, ketiga, aspek sejarah perjuangan bangsa(merupakan panggilan sejarah), dan keempat, peraturan perundang-undangan tentang kewajibanmembela negara. Kaitan hal ± hal tersebut dapat disimak pada uraian berikut ini.
iii. Penjelasan bela negara secara non – fisik

Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2002 keikutsertaan warga Negara
dalam bela Negara secara nonfisik dapat di selenggarakan melalui pendidikan
kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi . Berdasarkan hal itu ,
keterlibatan warga Negara dalam bela Negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbgaai bentuk , sepanjang masa dan dalam segala situasi , misalnya dengan cara :
1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak
2. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air , melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat
3. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara dengan berkarya nyata ( buka retorika )
4. Dan sebagainya

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Ham adalah Hak yang sudah di miliki manusia sejak ia dalam kandungan tidak dan negara menjamin hak itu pada kita. Ham tidak dapat menjadi alasan untuk menghidari hukuman mati sebagaimana penjelasan yang telah dipaparkan.
Setiap warga negara wajib turut serta dalam usaha bela negara baik itu fisik maupun non – fisik karena adalah kewajiban warga negara untuk membela negaranya.

Saran
Marilah kita saling menjaga dan mengawasi penerapan Ham bagi setiap warga negara jangan biarkan hak- hak masing - masing dari kita direbut dari kita. 
Dan juga marilah kita menjaga keamanan dan kenyamanan dan ketentraman negar kita. Agar tidak ada satupun negara lain yang berani mengusik, menggangu negara kita.

Daftar Pustaka

Angga Krismawan (07/2013) Unsur Dasar Negara. From http://krsmwn.blogspot.com/2013/07/unsur-dasar-bela-negara.html 
Ghustie Ubudiyyah (Juli 9, 2013) Penjelasan bela negara secara non fisik. From http://ghustieubudiyyah.wordpress.com/2013/07/09/peran-serta-masyarakat-dalam-bela-negara/  
Ilman Hadi, S.H. (Desember 26, 2012) Penjelasan hukum terhadap terpina mati dan pemberian hak untuk hidup bagi semua orang. From http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c04e6122e48/apakah-terpidana-mati-juga-perlu-pembinaan?
Latezia Tobing (Februari 6, 2013) Penjelasan sanksi bagi mereka yang menghalangi orang melaksanakan ibadah. From http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510b523eedfba/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan-ibadah 
Rijal Habibulloh (Juni 13, 2014) Penjelasan penting nya turut serta dalam bela negara. From http://rijalhabibulloh.blogspot.com/2014/06/makalah-bela-negara.html 
Smart Click (September 7, 2014) Penyebab terjadinya pelanggaran HAM. From http://www.g-excess.com/faktor-penyebab-terjadinya-pelanggaran-ham.html 
Wikipedia (September 5, 2014) Pengertian Bela Negara. From http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara 
Wikipedia (Mei 7, 2014) Pengertian HAM. From http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia