Artikel Tentang Polusi yang Diakibatkan Oleh Perusahaan dan Bagaimana Cara Mengatasinya Serta Hukum yang Mengatur Hal Tersebut

Miris, 30 Pabrik di Dayeuhkolot Buang Limbah ke Sungai

Dila nashear

Senin, 3 April 2017 - 16:49 WIB Sekitar 30 pabrik yang berada dikawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, membuang limbah sembarangan ke aliran sungai Citepus. Dokumen/SINDOnews

Sekitar 30 pabrik yang berada dikawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, membuang limbah sembarangan ke aliran sungai Citepus. Dokumen/SINDOnews

BANDUNG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencatat sekitar 30 pabrik yang berada dikawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, membuang limbah sembarangan ke aliran sungai Citepus.

Akibatnya, salah satu anak Sungai Citarum yang memiliki panjang sekitar 10 kilometer itu saat ini kondisinya memprihatinkan.

Humas Walhi Jawa Barat Meiki Paendong menuturkan, mayoritas pembuang limbah cair itu berasal puluhan pabrik yang biasa melakukan pencelupan dan washing.
Tak hanya itu, aliran Sungai Citepus yang kini tercemar ikut pula dipengaruhi adanya tumpukan sampah. "Kami catat disana ada sebanyak 30 pabrik yang buang limbah ke aliran sungai Citepus," ujar Meiki, Senin (3/4/2017).

Menurut Meiki, meski pemerintah setempat mengklaim terus melakukan pembersihan akan tetapi fakta di lapangan belum adanya perubah signifikan.

Bahkan, kini karena tingginya pencemaran aliran sungai di lokasi itu menimbulkan bau yang tidak sedap. "Ngga kelihatan tuh tindakan yang konkrit, dari pemerintah. Padahal ada anggaran dalam penataan aliran sungai," ungkapnya.

Meiki menyayangkan belum adanya upaya penanganan maksimal untuk mencegah pencemaran sejumlah anak sungai Citarum. Dirinya menilai dana yang disiapkan setiap tahun hanya terbuang sia-sia.

"Kesadaran masyarakat juga kurang dalam mengelola sampahnya baik terutama dibantaran sungai Dan yang nyaris disayangkan, kepedulian si pemilik pabrik yang rendah," tutur dia.

Warga setempat Didin Irawan (45), menuturkan, bila pencemaran aliran sungai telah terjadi lebih dari lima tahun.

Akibat tingginya pencemaran ini membuat warga sekitar sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

"Karena sejumlah sumur maupun mata air sering terdampak juga karena air yang tercemar itu meresap dan mengalir ke pemukiman warga. Kalau mandi juga bikin gatal gatal," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bandung Asep Kusuma dalam waktu dekat akan segera melakukan langkah investigasi untuk memastikannya.

Dirinya juga menegaskan bakal membawa kasu itu ke jalur hukum jika dalam penyelidikan memang ditemukan fakta demikian. "Ya bisa sampe jalur hukum lah makanya akan kami lakukan investigasi dulu," sebutnya.

Menurut Asep, sejumlah pabrik dikawasan Dayeuhkolot memang menjadi salah satu segmen yang tengah dalam pengawasan. Mengingat banyak pabrik disegmen itu yang belum mengoptimalkan IPAL mengelola limbahnya.

Dari artikel yang dilansir oleh berita online SindoNews.com diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menangani masalah limbah perusahaan di wilayah Bandung tersebut yaitu dengan himbauan kepada perusahaan untuk menerapkan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, apabila himbauan tersebut masih di abaikan oleh pihak perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, maka kita dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan pelanggaran pasal 60 dan pasal 104 UU PPLH yang berbunyi sebagai berikut:

Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UU PPLH:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1.    Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

2.    Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.

Pertanggungjawaban Pidana

Anda menyebutkan bahwa tindakan pencemaran ini dilakukan oleh perusahaan. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a.    badan usaha; dan/atau

b.    orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Akibat dari Pencemaran Lingkungan

Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a.    memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

b.    memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c.    menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas ikan di kerambah yang mati karena pencemaran lingkungan. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia. 

            Selain memberi tindakan tegas kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, pihak pemerintah atau pihak yang berwenang juga seharusnya memberi edukasi kepada warga sekitar sungai tersebut agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup mereka dan lebih membua mata bahwa kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia selanjutnya.